Sinkronisasi CSR Jadi Kunci Pembangunan Barito Utara

Muara Teweh,  – Bupati Barito Utara H Shalahuddin kembali menekankan perlunya penyelarasan antara program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan prioritas pembangunan daerah. Pesan itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi TJSLP serta Optimalisasi PAD yang berlangsung di Balai Antang Muara Teweh.

Dalam penyampaiannya, Shalahuddin menyoroti masih adanya program CSR yang berjalan sendiri tanpa melibatkan pemerintah daerah. Menurutnya, pola seperti ini berpotensi membuat program yang dijalankan perusahaan tidak menyentuh kebutuhan strategis masyarakat. Ia mengatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan daftar prioritas yang wajib diperhatikan dunia usaha.

Bupati juga menegaskan bahwa monitoring terhadap pelaksanaan CSR akan dilakukan secara lebih ketat. Hal ini penting agar setiap program benar-benar memberikan dampak yang relevan terhadap kesejahteraan masyarakat dan mendukung arah pembangunan jangka panjang Barito Utara.

Selain membahas CSR, Rakor tersebut turut mengangkat isu menurunnya dana transfer pusat yang disebut Shalahuddin sempat terpangkas hingga 50 persen. Meskipun demikian, keberadaan dana bagi hasil dan DAU membuat total anggaran daerah masih berada di kisaran Rp3,1 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati menyampaikan arahan Gubernur Kalimantan Tengah yang harus menjadi perhatian perusahaan. Salah satu poin penting adalah kewajiban perusahaan membeli BBM dari lembaga resmi di wilayah Kalimantan Tengah agar perputaran ekonomi tetap berada di daerah.

Poin lain adalah diwajibkannya perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal dan meningkatkan kompetensinya. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam aktivitas ekonomi di daerah sendiri, melainkan bagian dari proses pembangunan.

Bupati juga menggarisbawahi pentingnya penggunaan kendaraan berpelat Kalteng, pembayaran pajak air permukaan, serta pelaporan alat berat agar pendapatan asli daerah semakin optimal. Perusahaan juga didorong membuka rekening dan melakukan transaksi di Bank Kalteng.

Melalui Rakor ini, pemerintah berharap tercipta kolaborasi konkret antara dunia usaha dan pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Seluruh perusahaan tambang, perkebunan, dan perbankan yang hadir diharapkan dapat mengimplementasikan komitmen tersebut dengan konsisten.

Shalahuddin menutup sambutannya dengan harapan bahwa seluruh pelaksanaan program CSR dapat menjadi bagian dari strategi bisnis berkelanjutan, bukan sekadar pemenuhan formalitas. Ia menegaskan bahwa pembangunan Barito Utara membutuhkan sinergi menyeluruh dari semua komponen.(Md)