Bupati Bantul Sambut Kaji Tiru Barito Utara, Paparkan Program Inovasi Pembangunan Daerah

Bantul – Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih menerima kunjungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam agenda kaji tiru di Aula Pertemuan Kantor Bupati Bantul, Kamis (6/8/2026).

Rombongan Pemkab Barito Utara dipimpin Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan bersama jajaran terkait.

Dalam kegiatan tersebut, Felix membacakan sambutan tertulis Bupati Barito Utara H. Shalahuddin yang menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemerintah Kabupaten Bantul.

Bupati Shalahuddin menegaskan, kaji tiru merupakan bagian dari upaya Pemkab Barito Utara memperoleh wawasan mengenai berbagai inovasi dan kebijakan yang telah berhasil diterapkan daerah lain.

Felix menyampaikan bahwa hasil pembelajaran dari Bantul akan menjadi referensi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Barito Utara.

“Kegiatan kaji tiru ini bertujuan memperoleh wawasan, pengetahuan, pengalaman, serta pembelajaran secara langsung mengenai berbagai kebijakan, strategi, inovasi, dan langkah-langkah implementasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul,” ujar Felix.

Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih kemudian memaparkan kondisi dan berbagai capaian pembangunan Kabupaten Bantul.

Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah sekitar 506 kilometer persegi dengan jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa yang tersebar di 17 kapanewon, 75 kalurahan, dan 933 pedukuhan.

Abdul Halim mengatakan salah satu inovasi yang dikembangkan adalah edukasi pranikah bekerja sama dengan Kementerian Agama.

Program tersebut menjadi langkah memperkuat ketahanan keluarga sekaligus menekan angka perceraian.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bantul juga mengembangkan strategi pengelolaan sampah secara terpadu untuk menjawab tantangan perkotaan secara berkelanjutan.

Pertukaran pengalaman antara Pemkab Barito Utara dan Pemkab Bantul diharapkan dapat memperkuat hubungan antardaerah.

Hasil kaji tiru juga diharapkan melahirkan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat sesuai kebutuhan masing-masing daerah.(Md)